Ekonomi Kependudukan
BAB I
P E N D A H U L U A N
Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan kekuatan kepada kita sekalian makhluk ciptaan-Nya. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan keharibaan Muhammad SAW.
Masalah kependudukan merupakan masalah yang sangat menjadi sorotan dalam agenda pembangunan ekonomi bangsa ini, akan tetapi banyak hal yang mesti manjadi acuan untuk kemudian diselamatkan serta diperhatikan sector pangembangan dan pembangunannya. Salah satu hal tersebut adalah dampak daripada transisi kependudukan serta mobilitas penduduk yang berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi atau sector lainnya bangsa ini.
Pada kesempatan kali ini, pemakalah akan mencoba memaparkan tentang hal tersebut di atas dalam bentuk pemenuhan tugas terstruktur atau kelompok kami dalam mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam yang di ampu oleh Bapak Drs. H. Sutikno, M.M dalam judul makalah Transisi Kependudukan dan Pembangunan Ekonomi.
Akhirnya kami sampaikan beribu terima kasih kepada segenap pihak yang telah membantu kami atas pembuatan makalah ini. Sedikit banyaknya pun kami smapaikan apabila masih terdapat banyak keurangan dalam makalah kami ini. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih, hartapan kami semoga makalah ini dpat memberikan manfaat untuk kita semua. Amiiin.
BAB II
P E M B A H A S A N
TRANSISI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN EKONOMI
Terdapat tiga golongan yang menyatakan tentang pendapat akan pengaruh transisi kependudukan dengan pembangunan ekonomi yaitu antara lain sebagai berikut :
Kaum Nasionalis : Pertumbuhan penduduk akan Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Kelompok Marxist: Tidak ada kaitan antara pertumbuhan penduduk & pembangunan ekonomi- Transisi Mortalitas[2]
Pembahasan tentang transisi mortalitas terbatas pada besar kecilnya angka kematian penduduk suatu wilayah dan berbagai penyebab serta implikasinya. Dalam literatur kependudukan, transisi mortalitas ini dibagi kedalam tiga tahap : 1) softrock, 2) intermediaterock dan 3) hadrrock[3].
Penurunan tingkat mortalitas pada awalnya terjadi di negara – negara maju, yaitu sebelum abad ke-20 yang lebih banyak berkaitan dengan perbaikan dalam bidang sosial, ekonomi, lingkungan hidup, keadaan gizi dan kebiasaan hidup sehat. Sebaliknya apa yang terjadi di negara – negara berkembang pada abad ke-20 lebih banyak disebabkan oleh kemajuan dalam bidang kedokteran, pelayanan kesehatan yang terorganisasi dan program pengendalian penyakit[4].
- Transisi Fertilitas[5]
Ahli ekonomi kependudukan Easterlin dan Crimmins (1985) mengemukakan bahwa keputusan mengenai jumlah anak yang diinginkan dipengaruhi oleh “harga” anak menurut si orang tua. Ini berarti, keputusan jumlah anak tergantung dari pendapatan atau kekayaan si orang tua. Dalam hal ini harga anak dan pendapatan berhitung dalam nilai sekarang (presen value) dan keduanya tidak terbatas pada aspek moneter saja, melainkan mencakup aspek – aspek non moneter. Dengan asumsi suatu tingkat pendapatan atau kekayaan tertentu, makin tinggi harga anak makin sedikit jumlah anak yang diinginkan. Begitupula sebaliknya, makin rendah harga anak, makin banyak jumlah anak yang diinginkan. Namun demikian, si orang tua menghadapi pula kendala lain, yaitu kendala fertilitas alamiah.
Berdasarkan pemikiran di atas para ahli tersebut mengemukakan empat tahapan dalam transisi fertilitas yaitu :
1. Tahap Pertama : Pada tahap ini harga seorang anak sangat rendah akibatnya, jumlah anak yang diinginkan sangat banyak.
2. Tahap Kedua : Pada tahap ini harga seorang anak sudah mulai meningkat, begitu pula tingkat fertilitas alamiah. Bahkan fertilitas alamiah sudah melampaui jumlah anak yang diinginkan.
3. Tahap Ketiga : pada tahap ini harga anak sudah cukup tinggi dan harga kontrasepsi sudah mulai terjangkau oleh sebagaian penduduk, namun belum semua penduduk dapat menjangkau pelayanan kontrasepsi.
4. Tahap Keempat : Pada tahap ini harga anak sudah sedemikian tinggi namunharga pelayanan kontrasepsi sudah semakin rendah sehingga sebagaian besar penduduk sudah dapat menjangkau pelayanan kontrasepsi dan memakai kontrasepsi. Dengan demikian, angka fertilitas semata – mata dipengaruji oleh jumlah anak yang diinginkan oleh penduduk.
- Mobilitas Penduduk dan pembangunan Ekonomi
Mobilitas penduduk merupakan bagian integral dari proses pembangunan secara keseluruhan. Mobilitas telah menjadi penyebab dan penerima dampak dari perubahan dalam struktur ekonomi dan sosial suatu daerah. Oleh sebab itu, tidak terlalu tepat untuk hanya menilai semata-mata aspek positif maupun negatif dari mobilitas penduduk terhadap pembangunan yang yang ada, tanpa memperhitungkan pengaruh kebaikannya. Tidak akan terjadi proses pembangunan tanpa adanya mobolitas penduduk. Tetapi juga tidak akan terjadi pengarahan penyebaran penduduk yang berarti tanpa adanya kegiatan pembangunan itu sendiri.
Pertanyaan paling mendasar dalam menelaah mobilitas penduduk adalah: mengapa penduduk memutuskan untuk pindah atau tetap tinggal di tempat asalnya? Sehubungan dengan pertanyaan ini, para pakar ilmu sosial melihat mobilitas penduduk dari sudut proses untuk mempertahankan hidup (Wilkinson:1973; Broek, Julien Van den:1996). Proses mempertahankan hidup ini harus dilihat dalam arti yang luas, yaitu dalam konteks ekonomi, sosial, politik, maupun budaya. Meskipun demikian, banyak studi memperlihatkan bahwa bentuk-bentuk keputusan serta motivasi yang diambil oleh induvidu akan sangat berlainan, antara karena alasan ekonomi dengan karena alasan politik (Peterson,W:1995; Kunz, E.F.;1973).
Perpindahan atau migrasi yang didasarkan pada motif ekonomi merupakan migrasi yang direncanakan oleh individu sendiri secara sukarela (voluntary planned migraton). Para penduduk yang akan berpindah, atau migran, telah memperhitungkan berbagai kerugian dan keuntungan yang akan di dapatnya sebelum yang bersangkutan memutuskan untuk berpindah atau menetap ditempat asalnya. Dalam hubungan ini tidak ada unsur paksaan untuk melakukan migrasi.
Tetapi semenjak dasawarsa 1970-an banyak dijumpai pula mobilitas penduduk yang bersifat paksaan atau “dukalara” atau terdesak (impelled) (Peterson,W:1969). Mobilitas penduduk akibat kerusuhan politik atau bencana alam seperti yang terjadi di Sakel ataupun Horn, Afrika merupakan salah satu contoh. Adanya berbagai tekanan dari segi politik, sosial, ataupun budaya menyababkan individu tidak memiliki kesempatan dan kemampuan untuk melakukan perhitungan manfaat ataupun kerugian dari aktivitas migrasi tersebut. Mereka berpindah ke daerah baru dalam kategori sebagai pengungsi (refugees). Para pengungsi ini memperoleh perlakuan yang berbeda di daerah tujuan dengan migran yang berpindah semata-mata karena motif ekonomi (Beyer, Gunther;1981; Adelman: 1988)[6].Dalam kenyataannya, secara konseptual maupun metodelogi, para ahli sampai saat ini masih mengalami kesulitan dalam membedakan secara lebih tajam antara migran dengan motif ekonomi dan migran karena motif-motif non ekonomi (Kunz. E. F.; 1973; King, Rusell: 1966).
Dari kacamata ekonomi, berbagai teori telah dikembangkan dalam menganalisa mobilitas penduduk. Teori-teori tersebut selama ini telah mengalami perkembangan yang sangat mendasar. Sejak teori mobilitas klasik “individual relocaton” yang dikembangkan oleh Ravenstein pada tahun 1985, saat ini telah berkembang teori yang menekankan pada unsur sejarah, struktural, maupun kecenderungan global (Zolberg, Aristide, R. : 1989).
Teori yang berorientasikan pada neoclassical economics sebagai contoh, baik makro maupun mikro lebih memberikan perhatian pada perbedaan upah dan kondisi kerja antar daerah atau antar negara, serta biaya, dalam keputusan seseorang melakukan migrasi. Menurut aliran ini, perpindahan penduduk merupakan keputusan pribadi yang didasarkan atas keinginan untuk mendapatkan kesejahteraan yang maksimum.
Aliran “new economics of migration”, dilain pihak beranggapan bahwa perpindahan atau mobilitas penduduk terjadi bukan saja berkaitan dengan pasar kerja, namun juga karena adanya faktor-faktor lain. Aliran ini juga menekankan bahwa keputusan untuk melakukan migrasi tidak semata-mata keputusan individu saja, namun terkait dengan lingkungan sekitar, utamanya lingkungan keluarga. Dalam hal ini keputusan untuk pindah tidak semata ditentukan oleh keuntungan maksimum yang akan diperoleh, tetapi juga ditentukan oleh kerugian yang minimal yang dimungkinkan dan berbagai hambatan yang akan ditemui, dikaitkan dengan terjadinya kegagalan pasar (market failures) (Taylor; 1968; Stark; 1991).
Berbeda dengan keputusan individu, keluarga atau rumah tangga berada pada posisi yang lebih mampu menangani resiko ekonomi rumah tangga pada saat migrasi dilakukan, melalui diversivikasi alokasi berbagai sumber yang dimiliki oleh keluarga atau rumah tangga, seperti misalnya dengan alokasi tenaga kerja keluarga. Beberapa anggota rumah tangga tetap bekerja di daerah asal, sementara yang lain bekerja di luar daerah ataupun luar negara. Pembagian tersebut pada dasarnya merupakan upaya meminimalkan resiko terhadap kegagalan yang mungkin terjadi akibat melakukan perpindahan atau migrasi. Selain itu, jika pasar kerja lokal tidak memungkinkan rumah tangga tersebut memperoleh penghasilan yang memadai maka pengiriman uang (remittances) yang dikirim dari anggota rumah tangga yang bekerja diluar daerah ataupun luar negara dapat membantu menopang ekonomi rumah tangga.
Aliran lain untuk menganalisis timbulnya minat melakukan migrasi adalah dual labor market theory. Jika dua pendekatan terdahulu dapat dikelompokkan sebagai “micro-level decision model”, maka aliran “dual labor market theory” mengemukakan bahwa migrasi penduduk terjadi karena adanya keperluan tenaga kerja yang bersifat hakiki (intrisic labor demand) pada masyarakat industri modern (Piore: 1979). Menurut paham ini migrasi terjadi karena adanya keperluan akan klasifikasi tenaga kerja tertentu pada daerah atau negara yang telah maju. Dengan demikian migrasi terjadi bukan karena push factors yang ada pada daerah asal, namun lebih karena adanya pull factors pada daerah tujuan; keperluan akan tenaga kerja dengan spesifikasi tertentu yang tidak mungkin dielakkan. Mengacu pada berbagai pendapat tersebut, pembangunan ekonomi memang akan mendorong terjadinya mobilitas dan perpindahan penduduk. Penduduk akan berpindah menuju tempat yang menjanjikan kehidupan yang lebih baik bagi diri maupun keluarganya, yang tidak lain adalah tempat yang lebih berkembang secara ekonomi dibandingkan dengan tempat asalnya.
 |
Klasifikasi Mobilitas
Pola mobilitas penduduk dimasa mendatang akan banyak mengalami perubahan sejalan dengan perkembangan tingkat sosial ekonomi masyarakat dan semakin maraknya hubungan antar negara. Mobilitas internal yang bersifat antar daerah dan perdesaan-perkotaan akan terus berlangsung sampai kesenjangan pendapatan, kesempatan bekerja dan fasilitas sosial antar daerah, semakin berkurang. Pada waktu yang bersamaan mobilitas sirkuler juga akan meningkat. Jika tingkat kesenjangan pembangunan antar daerah relatif kecil, angka migrasi penduduk akan menurun. Sebaliknya mobilitas sirkuler akan cenderung meningkat. Gejala ini disebabkan banyak penduduk yang bertempat tinggal cukup jauh dari tempat bekerja atau pusat pendidikan. Untuk itu, perlu dikembangkan perangkat data dan sistem pemantauan yang mampu berperan sebagai masukan bagi penyusunan kebijaksanaan mobilitas penduduk dan sekaligus bagi pengembangan pembangunan daerah dan wilayah setempat. Pola kedua mobilitas dan penyabaran penduduk yang diperkirakan terus berkembang dimasa mendatang adalah meningkatnya proporsi penduduk daerah perkotaan atau yang dikenal dengan istilah urbanisasi. Sejalan dengan peningkatan urbanisasi maka jumlah kota metropolitan dan kota besar akan semakin bertambah dimasa mendatang. Konsentrasi penduduk penduduk yang berlebihan di kota tertentu akan memberikan dampak tertentu bagi perekonomian negara secara keseluruhan. bahkan dapat menimbulkan kejadian yang berakibat negatif terhadap proses pembangunan itu sendiri. Pengalaman yang pernah dialami pertengahan Mei dua tahun lalu, telah membuktikan hal tersebut. Berbagai gejolak yang terjadi selama ini di ibukota juga disebabkan konsentrasi penduduk yang berlebihan pada satu tempat itu.
Selama ini peran Jakarta terhadap perekonomian nasional sangat penting bila dibandingkan dengan kota-kota metropolitan lainnya. Kerusuhan yang terjadi di kota- kota Ambon, Medan, dan Makassar, terbukti tidak terlalu memiliki pengaruh yang besar pada perekonomian nasional. Namun, begitu kerusuhan terjadi di kota Jakarta, pengaruhnya cukup fatal pada perekonomian nasional. Pengalaman tersebut dapat menjadi pelajaran yang sangat berharga dalam membuat kebijaksanaan pengembangan perkotaan untuk masa mendatang. Pemusatan penduduk pada satu kota besar saja sedapat mungkin dihindarkan.
Pola mobilitas lain yang juga diperkirakan berubah dimasa mendatang adalah migrasi internasional atau perpindahan penduduk antar negara. Perubahan pola hubungan ekonomi antar bangsa, sejak awal dasawarsa delapan puluhan, menyebabkan persoalan migrasi internasional, khususnya migrasi tenaga kerja, memerlukan pemikiran yang lebih serius pada masa mendatang (Zolberg, Aristide, R. : 1978). Pembentukan fakta-fakta perdagangan dan pemusatan kegiatan ekonomi, seperti misalnya yang dikenal dengan Uni Eropa, APEC, AFTA, NAFTA, dan lain sebagainya, serta meningkatnya perdagangan dan investasi bebas, termasuk mengurangi peraturan lalu lintas tenaga kerja antar negara, akan sangat mempengaruhi pola kecenderungan migrasi internasional dimasa depan. Kecenderungan semacam ini yang patut dipertimbangkan.
BAB III
P E N U T U P - K E S I M P U L A N
Dari uraian di atas dapat kita ketahui bersama bahwa ternyata pembahasan tentang transisi kependudukan dan pembangunan ekonomi akan mempunyai perbedaan yang masing masing pendapat tersebut mempunyai argument tersendiri tentunya. Seperti uraian di pertama bahwa seperti tidak ada hubungan antara keduanya sama sekali atau keduanya sama – sam berhubungan atau apalah namanya.
Serta berbicara tentang bagaimana deskripsi mengenai mobilitas dan pembanguna ekonomi yang diprediksi akan banyak mengalami perubahan dim as yang akan dating. Hal ini tidak lepas dengan bagaiman kondisi sosio cultural bangsa kita yang sengaja telah terbentuk dalam kubangan sisten sentralisasi yang telah dibentuk dan di setting oleh penguasa Orde Baru yang menempatkan Jawa sebagai pusat perputaran rupiah sedangkan daerah lainnya yang sebenarnya memiliki poptensi yang jauh lebih baik daripada jawa dijadikan sebagai tempat “pembuangan” mereka yang tidak tertampung di Jawa.
Kita juga telah mengetahui bersama bagaimana klasifikasi mobilitas yang selama ini terjadi di Indonesia yang secara tidak langsung mungkin salah satu dari pada kita sedang berperan sebagai pelaku di dalamnya. Pola mobilitas penduduk dimasa mendatang akan banyak mengalami perubahan sejalan dengan perkembangan tingkat sosial ekonomi masyarakat dan semakin maraknya hubungan antar negara. Mobilitas internal yang bersifat antar daerah dan perdesaan-perkotaan akan terus berlangsung sampai kesenjangan pendapatan, kesempatan bekerja dan fasilitas sosial antar daerah, semakin berkurang.
D A F T A R B A CA A N
Mulyadi, Ekonomi Sumber Daya Manusia, 2003, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
____, Prof. Dr. Prijono Tjiptoherijanto. Pokok-pokok pikiran dalam tulisan ini pernah disampaikan dalam Simposium Dua Hari Kantor Mentrans dan Kependudukan/BAKMP di Jakarta tanggal 25-26 Mei 2000.
Triton PB, Mengelola Sumber Daya Manusia, 2009, Oryza Press, Jogjakarta.
[1] Para pengikut Thomas Robert Malthus dan kemudian membuat kesepahaman baru mengenai kependudukan antara lain tokohnya yaitu : Garret Hardlin dan Paul Ehrlich.
[2] Def : keadaan menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen yang biasanya terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup
[3] Masing masing tahap ini dibedakan oleh besar kecilnya angka kematian bayi (IMR ; Infant mortality rate). Pada tahap softrock ; IMR >100/1000kelahiran. Intermediaterock ; IMR = 30-99/1000kelahiran. dan Hardrock ; IMR < 30/1000kelahiran. [Subri Mulyadi, Ekonomi SDM. 2003 Raja Grafindo Persada, Jakarta].
[4] Sigarimbun, 1988
[5] Def : Kemampuan seorang perempuan atau sekelompok perempuan secara riel untuk melahirkan; Hasil reproduksi nyata dari seorang perempuan atau sekelompok perempuan ; Tindakan reproduksi yang menghasilkan kelahiran hidup.
[6] Prof. Dr. Prijono Tjiptoherijanto adalah Guru Besar Tetap Bidang Ilmu Ekonomi Sumberdaya Manusia pada Universitas Indonesia. Pokok-pokok pikiran dalam tulisan ini pernah disampaikan dalam Simposium Dua Hari Kantor Mentrans dan Kependudukan/BAKMP di Jakarta tanggal 25-26 Mei 2000-red.
Komentar
Posting Komentar